Polri Beri Apresiasi Atas Dukungan seluruh elemen Masyarakat Terkait Posisi Polri di Bawah Presiden

​JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan masyarakat terhadap posisi institusi Polri yang tetap berada langsung di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. Dukungan ini dinilai sebagai amanah bagi Korps Bhayangkara untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (29/1).

​Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengungkapkan bahwa arus dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi energi tambahan bagi Polri untuk menjalankan mandat konstitusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

​”Polri menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini akan kami jadikan dasar untuk terus berkomitmen melakukan perbaikan, meningkatkan layanan, dan mengoptimalkan kinerja dalam rangka melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

​Sandi menekankan bahwa sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri saat ini sedang dalam fase transformasi besar-besaran. Institusi tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dan kritik konstruktif dari publik.

​Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola kepolisian semakin transparan dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi yang menjadi dambaan seluruh rakyat Indonesia.

​”Sebagaimana tagline Polri untuk masyarakat, kami berkomitmen dan dalam posisi siap untuk terus bekerja keras. Kami terus melakukan perbaikan tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat,” tegas Jenderal bintang dua tersebut.

​Sandi Nugroho menegaskan bahwa loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati untuk mendukung agenda pembangunan bangsa. Polri akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional demi kelancaran program-program unggulan pemerintah.

​Pernyataan ini ditutup dengan penegasan bahwa sinergi antara Polri dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan kedamaian di tanah air.

​”Polri tentunya akan terus loyal dan bekerja sama secara maksimal di bawah Presiden Republik Indonesia untuk mendukung program-program unggulan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Akpol 2000 Batalyon Sanika Satyawada Tegaskan Satu Barisan Dukung Polri di Bawah Kepemimpinan Presiden

Jakarta — Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2000 Batalyon Sanika Satyawada menegaskan sikap satu barisan dan satu komando dalam mendukung institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini menjadi bentuk komitmen moral, institusional, dan kebangsaan untuk menjaga stabilitas nasional serta keberlanjutan reformasi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Sebagai bagian dari generasi perwira Polri yang telah melalui dinamika pengabdian panjang sejak era transisi reformasi hingga saat ini, Akpol 2000 memandang bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Batalyon Sanika Satyawada menilai, di tengah tantangan global, dinamika politik nasional, serta kompleksitas ancaman keamanan yang terus berkembang, soliditas internal Polri dan sinergi dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, dukungan penuh terhadap kebijakan negara di bidang keamanan dan penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat ditawar.

ADVERTISEMENT

Komitmen satu barisan ini juga dimaknai sebagai peneguhan nilai netralitas, loyalitas, dan profesionalisme Polri, sekaligus penolakan terhadap segala bentuk upaya yang dapat melemahkan institusi Polri, baik melalui disinformasi, politisasi berlebihan, maupun narasi yang berpotensi memecah soliditas internal aparat penegak hukum.

Akpol 2000 Batalyon Sanika Satyawada menegaskan bahwa Polri harus tetap berdiri tegak sebagai institusi negara yang bekerja di bawah garis komando Presiden, berlandaskan hukum, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Dengan semangat Satya Haprabu—setia kepada negara dan pimpinan yang sah—Akpol 2000 berkomitmen untuk terus mengawal transformasi Polri yang presisi, adaptif, dan responsif terhadap harapan masyarakat. Dukungan ini diharapkan menjadi energi positif bagi seluruh jajaran Polri untuk tetap fokus menjalankan tugas pengabdian secara profesional, berintegritas, dan humanis.

Pernyataan sikap ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa solidaritas korps, loyalitas konstitusional, dan kepentingan nasional harus selalu ditempatkan di atas segala perbedaan, demi terwujudnya keamanan nasional yang kokoh dan kepercayaan publik yang berkelanjutan terhadap Polri.

Hasil Sidang RDP Polri Bersama DPR RI

Sidang Paripurna DPR: Polri di Bawah Presiden, Bukan Kementerian!

Dalam kesimpulan percepatan reformasi Polri yang dibacakan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Rapat Paripurna, Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) sepakat Polri menjadi lembaga negara di bawah presiden. Polri tak menjadi lembaga di bawah institusi kementerian.

“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Saan Mustopa saat memimpin sidang.

Delapan poin percepatan reformasi dari DPR sebagai berikut:

1. Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Komisi III DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

3. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.

4. Komisi III DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam

5. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Perencanaan dan Penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip bebasis akar rumput (bottom up) yaitu diawali dari usulan kebutuhan dan masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK No. 62 Tahun 2023 dan PMK No. 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan.

6. Komisi III DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititikberatkan pada reformasi kultural mulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.

7. Komisi III DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan.

8. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD , serta peraturan perundang-undangan terkait.

Mendes Yandri – Kepala BNN Deklarasi Indonesia Bersinar, Komitmen Perangi Narkoba

Akselerasi Asta Cita Presiden RI dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Bersinar Menuju Indonesia Emas itu digelar di GOR Bukit Tunjuk, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Kamis (22/1/2026). Acara ini dirangkaikan Deklarasi Indonesia Bersinar ( Bersih dari Narkoba) sebagai wujud nyata komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Yandri bersama Kepala BNN Komjen Suyudi juga mengunjungi Kantor BNN Kabupaten Lahat. Turut hadir, Anggota DPR Sri Meliyana, Wakil Gubernur Cik Ujang, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Kakor Binmas Irjen Kalingga, Prof Yuddy Krisnandi, dan Forkompimda Kabupaten Lahat.

Mendampingi Yandri, Dirjen PEID Tabrani dan Kepala BPI Mulyadin Malik.
Yandri mengatakan narkoba kini mulai masuk ke desa-desa. Karena itulah untuk memerangi itu, ada Desa Bersih dari Narkoba (Bersinar) yang berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Narkoba ini telah menyusup hingga ke dusun-dusun dan ini lampu kuning buat kita karena narkoba menyelinap tanpa kita sadari,” kata Yandri.

Yandri mengajak seluruh kalangan untuk bersatu melawan narkoba. Kemendes PDT, katanya, bakal menggiatkan kegiatan-kegiatan positif ke desa-desa agar generasi muda dan warga desa selalu bergerak melakukan hal-hal yang positif.

Kegiatan itu, kata Yandri, melalui 12 Porgram Priotas, Kemendes mengajak warga desa untuk berpartisipasi di dalamnya. Saat ini, Kemendes telah menggiatkan Desa-desa tematik yaitu Desa Ikan Nila, Desa Ayam petelur hingga Desa Daging yang nantinya diharapkan bakal menjadi pemasok bagi program Makan Bergizi Gratis.

“Selain itu ada Desa Ekspor dan Desa Wisata, Itu cara kita menjawab beberapa persoalan di negeri ini dengan hal-hal yang positif,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

“Dari Lahat hari ini, Kita gaungkan, kita mantapkan hati bahwa narkoba adalah musuh nyata hari ini,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto berharap generasi muda rentang usia 16 – 35 Tahun memiliki ketahanan yang kuat untuk menghindari narkoba. Komjen Suyudi mengingatkan narkoba saat ini sudah banyak jenisnya bukan hanya ganja, sabu-sabu, kokain dan ekstasi.

“Anak muda harus miliki Ilmu Agama yang kuat dan literasi yang kuat tentang Narkotika,” kata Komjen Suyudi.

Narkoba, kata Suyudi, juga dikemas ke Liquid Vape dan Minuman Sachet. Suyudi juga ucapkan terima kasih kepada Para Kepala Desa yang telah menyiapkan Relawan Anti Narkoba.